Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera

25 Oct 2023 2,409 pembaca ADMIN Kemiri

LAKIP TAHUN 2020

LAKIP 2020

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

HASIL REVIEW

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

1.20.33

KECAMATAN KEMIRI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER

TAHUN ANGGARAN 2020

JL. Raya Kemiri No. 41 - Tangerang

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kemiri Tahun 2019.

Laporan LKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Kecamatan Kemiri selama Tahun 2019, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 memuat informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan, serta Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni Masyarakat, Swasta dan Aparat Pemerintah Daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2020.

Tigaraksa, 20 Maret 2020

Camat Kemiri

HADIYANTO,S.IP,MM

197406091999 01.1001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Prinsip dasar akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, disamping itu laporan ini disusun sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang telah dilaksanakan meliputi pencapaian sasaran yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan kepada pimpinan atau kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban.

Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Kabupaten Tangerang. Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Kabupaten Tangerang diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kabupaten Tangerang.

Kecamatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Pemerintah Kecamatan sebagai pelaksana pemerintah daerah di tingkat Kecamatan yang melaksanakan kewenangan pemerintah yang di limpahkan Bupati dan tugas pemerintah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kecamatan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan data dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
Pelaksanaan Inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas sosial;
Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan kepala kelurahan;
Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi desa dan kelurahan;
Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
Pelaksanaan pemberian rekomendasi / perijinan kewenangan di bidang pemerintahan, ketentraman dan kertiban umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya;
Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan pemerintahan Kecamatan;
Pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan ke Kecamatan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Sebanyak 6 (Enam) Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja terhadap 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa :

	Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 100%, dengan predikat “Sangat Memuaskan” sebanyak …2… Sasaran Strategis dengan nilai 101,84.%.
	Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 90% sampai dengan 100%, dengan predikat “Sangat Memuaskan” sebanyak 4 Sasaran Strategis dengan nilai 100 .%.
	Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 80% sampai dengan 90%, dengan predikat “Memuaskan” sebanyak …… Sasaran Strategis dengan nilai ……,…..%.
	Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 70% sampai dengan 80%, dengan predikat “Sangat Baik” sebanyak …… Sasaran Strategis dengan nilai ……,…..%.
	Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 60% sampai dengan 70%, dengan predikat “Baik” sebanyak …… Sasaran Strategis dengan nilai ……,…..%.
	Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 50% sampai dengan 60%, dengan predikat “Cukup (Memadai)” sebanyak …… Sasaran Strategis dengan nilai ……,…..%.
	Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 30% sampai dengan 50%, dengan predikat “Kurang” sebanyak …… Sasaran Strategis dengan nilai ……,…..%.
	Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 0% sampai dengan 30%, dengan predikat “Sangat Kurang” sebanyak …… Sasaran Strategis dengan nilai ……,…..%.

Dari hasil Pengukuran Kinerja tersebut menunjukkan bahwa 6 Sasaran Strategis telah memenuhi target sebagaimana perencanaan strategis yang telah ditetapkan dan merupakan keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Kemiri. Namun demikian harus diakui bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan yang perlu terus diupayakan perbaikannya pada Penerapan SAKIP Tahun 2020 yang dituangkan dalam Rencana Aksi pada Tahun 2020.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN EVALUASI ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI

KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................. iii

DAFTAR ISI .............................................................................................. vii

BAB I........ PENDAHULUAN ................................................................. 1-…

Latar Belakang ........................................................... 1-…
Dasar Hukum ............................................................. 1-…
Maksud dan Tujuan ................................................... 1-…
Gambaran Umum Kecamatan Kemiri ........................ 1-…
Tugas dan Fungsi ....................................................... 1-…
Isu Strategis ............................................................... 1-…
Sistematika ................................................................. 1-...

BAB II....... PERENCANAAN KINERJA .................................................. 2-…

Perencanaan Strategis Sebelum Reviu ........................ 2-…
1. Rencana Strategis Kecamatan Kemiri ................ 2-…
Perencanaan Strategis Hasil Reviu ............................. 2-…
1. Rencana Strategis Kecamatan Kemiri ................. 2-…
2. Indikator Kinerja Utama ..................................... 2-…
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ........................... 2-…

BAB III...... AKUNTABILITAS KINERJA ................................................. 3-…

Kerangka Pengukuran Kinerja .................................... 3-…
Capaian Indikator Kinerja Utama ............................... 3-…
Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Tahun 20203-…

Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian

Kinerja Sasaran Strategis3-…

Realisasi/Penyerapan Anggaran Tahun 2020 ............. 3-…
Capaian Kinerja Program Unggulan Tahun 2020 ....... 3-…
Rencana Aksi Kecamatan Kemiri ............................... 3-…

BAB IV...... PENUTUP ........................................................................... 4-…

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jwaban secara periodik.

alam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Tangerang, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan baik pada tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 yang telah disebutkan diatas, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari Pencapaian Kinerja, Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Sasaran dengan Target yang telah ditetapkan.

A.DASAR HUKUM

LKIP Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambah/an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020

B.MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Peraturan tersebut memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan LKIP, sebagai laporan dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang digunakan untuk mencapai target kinerja diukur berdasarkan realisasi data yang dikumpulkan, diklasifikasian, diikhtisarkan, sesuai dengan sasaran strategis untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja. Salah satu dasar penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian kinerja dengan target yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja yang dicapai untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk itu perjanjian kinerja harus mengacu kepada sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Perjanjian kinerja juga harus dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang akan digunakan. Agar rencana aksi dan target-target dapat dicapai, perlu dilakukan monitoring secara konsisten dan melaksanakan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja dengan berorientasi pada hasil (outcome) yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemiri memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya perencanaan target-target jangka pendek dan menengah yang berorientasi pada outcome.

Sasaran yang dilengkapi indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, terukur dan benar-benar sesuai dengan tugas Kecamatan untuk memudahkan penguraian kedalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang akan dilakukan serta untuk memudahkan dalam upaya merancang berbagai kegiatan yang berorientasi pada hasil.

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan kewajiban Kecamatan Kemiri untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya dengan Perjanjian Kinerja sebelum mengajukan anggaran pada tahun berikutnya dan memastikan bahwa setiap pengajuan anggaran mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menghasilkan output tetapi juga menghasilkan outcome yang relevan dan dapat diukur dengan upaya pencapaian sasaran Kecamatan Kemiri. Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen kinerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja Perangkat Daerah dan individu, pemberian reward atau punishment, serta mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua fungsi utama, yaitu:

Pertama : laporan akuntabilitas kinerja, merupakan sarana bagi Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI);

Kedua : laporan akuntabilitas kinerja, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua fungsi utama LKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Perangkat Daerah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Kecamatan Kemiri Tahun 2020 mencakup beberapa aspek, yaitu:

Aspek Akuntabilitas Kinerja untuk keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKIP Tahun 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang atas capaian kinerja Tahun 2020. Esensi capaian kinerja tersebut merujuk pada sampai sejauh mana sasaran strategis telah dicapai sampai dengan Tahun 2020;
Aspek Manajemen Kinerja untuk keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP Tahun 2020 sebagai sarana evaluasi kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Kecamatan Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, juga menjadi instrumen pemberian reward atau punishment.

1.GAMBARAN UMUM KECAMATAN KEMIRI

Kecamatan Kemiri berada di sebelah Utara Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang dengan Luas wilayah 3.270 Ha dan berpenduduk 45.943 Jiwa yang terdiri, Laki-laki: 22.597jiwa dan Perempuan: 23.346 jiwa yang tersebar di 7 Desa, Kecamatan Kemiri berbatasan dengan:

Sebelah Timur : Kecamatan Mauk, rajeg
Sebelah Selatan : Kecamatan Sukamulya
Sebelah Barat : Kecamatan Kronjo
Sebelah Utara : Laut Jawa

2.Tugas dan Fungsi Kecamatan Kemiri

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit.Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain sebagai berikut :

Tugas Pokok Kecamatan

Kecamatan memiliki tugas dimana camat sebagai pelaksana pemerintah daerah di tingkat kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Fungsi Kecamatan

KASI KESOS DAN KB

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Kemiri mempunyai fungsi:

Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan data dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
Pelaksanaan Inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas sosial;
Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan kepala kelurahan;
Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi desa dan kelurahan;
Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
Pelaksanaan pemberian rekomendasi / perijinan kewenangan di bidang pemerintahan, ketentraman dan kertiban umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya;
Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan pemerintahan Kecamatan;
Pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan ke Kecamatan.

Sumber Daya Manusia Kecamatan Kemiri

Susunan Pegawai Kecamatan Kemiri

No.

Uraian

Per Januari 2020

Camat

Sekretaris Camat

Kepala Seksi

Kasubag

Staf :

PNS
TKK
Magang

1 Orang

5 Orang

2 Orang

16 Orang

orang

13 Orang

Jumlah

38 Orang

Sedangkan jumlah penduduk tahun 2020 sejumlah 46.042 Jiwa terdiri, Laki-laki 22.298 jiwa dan Perempuan 23.744 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 13.011 yang tersebar di 7 Desa yakni:

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	KK
1	Desa Kemiri	4.622	4.701	9.323	2.906
2	Desa Patra Manggala	2.276	2.144	4.420	1.232
3	Desa Lontar	3.168	3.154	6.322	1.754
4	Desa Ranca Labuh	2.415	3.805	6.220	1895
5	Desa Klebet	4.762	4.838	9.600	2810
6	Desa Karang Anyar	2.762	2.781	5.543	1157
7	Desa Legok Sukamaju	2.293	2.321	4.614	1257
	JUMLAH	22.298	23.744	46.042	13.011

No	Reka, Pekerjaan/ Mata Pencaharian	Jm orang
1	Pegawai Negeri Sipil	1.067
2	ABRI	13
3	Swasta	3.085
4	Wiraswasta/Pedagang	1.706
5	Tani	2.152
6	Pertukangan	215
7	Buruh Tani	3.564
8	Pensiunan	15
9	Nelayan	139
10	Pemulung	3
11	Jasa	322
12	Lain-lain	103
	Jumlah	12.384

dan data karakteristik atau data penting lainnya yang relevan dengan LKIP

C.ISU STRATEGIS

hasil evaluasi RPJMD Kab. Tangerang Tahun 2019-2023, target capaian kinerja Tahun 2020 dan isu strategis daerah Tahun 2019 maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. Beberapa hal dasar pertimbangan dalam pemilihan isu strategis di Kabupaten Tangerang yaitu:

Merupakan tugas dan tanggungjawab Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang;
Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
Tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
Memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah;
Janji politik yang harus diwujudkan.

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut :

Visi dan Misi Kabupaten Tangerang
15 Program Unggulan Bupati;
Kecamatan Kemiri memiliki PLTU dan Pantai.
Penduduk Kecamatan Kemiri merupakan pensuplai tenaga kerja bagi dunia usaha dan industri disekitarnya;

D.SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2020 adalah :

	BAB I	PENDAHULUAN
		Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, dan isu strategis/permasalahan di Kabupaten Tangerang.
	BAB II	PERENCANAAN KINERJA
		Meliputi uraian singkat Rencana Strategis Kecamatan Kemiri Tahun 2019-2023, Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2020 baik sebelum reviu dan setelah reviu (hasil reviu)
	BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
		Meliputi pencapaian realiasi kinerja Tahun 2020, analisis dan evaluasi capaian kinerja (hambatan/daya dukung dan solusi yang akan diambil sebagai upaya perbaikan/peningkatan kinerja untuk mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasi keseluruhan program dan kegiatan di Tahun 2020) atas kegagalan dan keberhasilan masing-masing sasaran, realisasi keuangan, juga pengungkapan prestasi/penghargaan yang diraih.
	BAB IV	PENUTUP

Meliputi kesimpulan menyeluruh dari LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020 dan mengungkapkan permasalahan serta langkah ke depan yang akan dilaksanakan.

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

A.PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM REVIU

1.Rencana Strategis Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan perencanaan strategisnya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2020 yang memuat program dan kegiatan prioritas dan plafon anggaran Kecamatan Kemiri Tahun 2020.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang

Visi menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, dalam visi pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2023) yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”

Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa :

Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut
Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.
Sehat yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Sejahtera mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup.

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 tersebut akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut :

Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius;
Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat;
Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan;
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel;
Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

2Tujuan dan Sasaran

Tujuan Kecamatan Kemiri Tahun 2019-2023 sebanyak …6. ( Enam) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Kecamatan Kemiri

sebelum Review

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN
NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Menyediakan pelayanan publik yang terjangkau dan memadai	Meningkatkan kepuasan poelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Thd semua jenis pelayanan	50	55	60	65	70
2	Menciptakan kehidupan aparatur dan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan Iman dan ilmu serta teknologi yang berperadaban	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan Pelanggaran Perda	40	50	60	70	80
3	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa/Keluarahan	Meningkatkan tata kelolla pemerintahan desa/keluarahan	Persentase desa yang memenuhi kreteraia baik	30	40	60	70	85
4	Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka percepatan perekonomian yang merata	Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai	Terciptanaya infrastruktur yang baik	40	50	60	70	80

2.Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2020

Sebelum review

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN	Uraian Outcome	Formulasi / Cara Pengukuran	Sumber Data
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Kemiri	Indek kepuasan masyarakat thd pelayanan publik kecamatan	Koresponden yang puas dibandingkan dengan seluruh koresponden yang ada di kecamatan dikali 100 %	Survey IKM
Meningkatkan kualitas infra struktur di Kecamatan	Persentase infra struktur jalabn, jembatan dan drainase dalam kondisi baik	Jumlah jalan,jembatan dan drainase yang baik dibandingkan den jumlah jalan, jembatan dan drainase yang ada dikali 100 %	Seksi Ekbang
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah penurunan pelanggaran trantibtahun ini dibandingkan jumlah penurunan pelanggaran tahun lalu dikali 100 %	Seksi Trantib
Meninatkan tata kelola pemerintahan desa-desa	Jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dibandingkan desa yang ada dikali 100 %	Seksi Pemerintahan

3.Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2020 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020, Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja

Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang

Tahun 2020 sebelum review

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan kepuasan poelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Thd semua jenis pelayanan	persen	50
2	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan Pelanggaran Perda	persen	40
3	Meningkatkan tata kelolla pemerintahan desa/keluarahan	Persentase desa yang memenuhi kreteraia baik	persen	30
4	Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai	Terciptanaya infrastruktur yang baik	persen	40

NO.	URUSAN / PROGRAM	ANGGARAN 2020
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	454.130.000
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	324.510.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.900.000
4	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	66.250.000
5	Program Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Ekonomi Kecamatan	22.504.500
6	Program administrasi pemerintahan kecamatan	81.500.000
7	Program Pelayanan Umum Kecamatan	216.610.000
8	Program penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan dan perkotaan	2.285.000.000
9	Program Peningkatan dan Pemeliharaan sarana prasarana di Kecamatan	6.185.400.000
10	Program Ketentraman dan Keteriban Umum	11.200.000

B.PERENCANAAN STRATEGIS HASIL REVIU

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Kemiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kemiri dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kemiri yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar upaya perbaikan perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang pada Tahun 2020. Berikut ini adalah perencanaan kinerja yang telah dilakukan reviu:

1.Rencana Strategis Kecamatan Kemiri keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis Kecamatan Kemiri tersebut, selanjutnya diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu

Kecamatan Kemiri

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN
NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	NO.	2023
1	Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	70	71	72	73	74
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan masyarakat dan meningkatnya desa dalam kondisi berkembang	IKM	85	86	87	88	89
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur dasar masyarakat	Prosentase Jumlah infra struktur dalam kondisi baik	70	75	80	85	90
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase penanganan	4	4	3	3	2
		Meningkatnya upaya pemberdyaan masyarakat	Prosentase Lembsga masyarakat yang terfasilitasi Pemberdayaan	65	75	80	85	90
3	Meningkatnya Inovasi Kecamatan	Inovasi yang dikembangkan	Usulan Inovas Desa	1	7	7	7	7

2.Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu Rencana Strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kemiri serta menghasilkan penjelasan tentang indikator berupa formulasi atau cara pengukuran agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kemiri hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN	Uraian Outcome	Formulasi / Cara Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya pelayanan masyarakat dan meningkatnya desa dalam kondisi berkembang	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	Koresponden yang puas dibandingkan dengan seluruh koresponden yang ada terhadap semua jenis pelayanan publik (koresponden yang puas dibagi jumlah seluruh koresponden untuk semua jenis pelayanan publik di kecamatan) dikali 100 %	Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari responden

Meningkatnya infrastruktur dasar masyarakat	Persentase infrastruktur jalan, jembatan dan drainase dalam kondisi baik	Jumlah jalan, jembatan dan drainase dalam kondisi baik dibandingkan jumlah jalan, jembatan, drainase yang ada X 100 %	Data yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Meningkatnya kinerja inovasi Kecamatan	Implementasi Inovasi di Kecamatan	Jumlah inovasi desa-desa di Kecamatan	Data yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari subag dan para kaSeksi di Kecamatan

3.Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sesuai dengan sasaran strategis Kecamatan Kemiri hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh dengan Kepala Kecamatan Kemiri dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang

Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kianerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP	70
2	Meningkanta pelayanan masyarakat dan meningkatnya desa dengan status berkembang	Nilai IKM Kecamatan Meningkatnya jumlah desa berkembang	Nilai IKM	85
3	Meningkanta kualitas infra struktur dasar masyarakat	Prosentase Infra struktur dalam kondisi baik	prosen	70
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	Prosentase penanganan pelanggaran Perda	kasus	4
5	Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	Prosentase lembaga masyarakat yang terfasilitasi pemberdayaan	prosen	65
6	Meningkatnya kinerja inovasi di Kecamatan	Inovasi yang diimplementasikan	desa	1

NO.	URUSAN / PROGRAM	ANGGARAN 2020
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	454.130.000
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	324.510.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.900.000
4	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	66.250.000
5	Program Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Ekonomi Kecamatan	22.504.500
6	Program administrasi pemerintahan kecamatan	81.500.000
7	Program Pelayanan Umum Kecamatan	216.610.000
8	Program penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan dan perkotaan	2.285.000.000
9	Program Peningkatan dan Pemeliharaan sarana prasarana di Kecamatan	6.185.400.000
10	Program Ketentraman dan Keteriban Umum	11.200.000
	*JUMLAH*	9.681.004,500

. BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kemiri selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam: (i) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan (ii) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019 - 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kemiri.

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Predikat	Nilai Angka	Interpretasi	Kode Warna
AA	> 100	Sangat Memuaskan,
AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan,
A	> 80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
BB	> 70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
B	> 60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
C	> 30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
D	0 -30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja. Perlu banyak perbiakan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kemiri Tahun 2020 dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja saran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Kecamatan Kemiri. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kemiri Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kemiri berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor ... Tahun ....dan Keputusan Camat Kemii Nomor 900/No: 03-Kec.Kmr/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1, Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan terdiri dari 1 indikator
Sasaran 2, Meningkatnya kualitas infrastruktur di kecamatan terdiri dari 1 indikator
Sasaran 3, Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah terdiri dari 1 indikator

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Kemiri melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Reviu dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang

Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	%	85	85,75	100,88
2	Persentase infrastruktur jalan, jembatan dan drainase dalam kondisi baik	%	70	70	100
3	Jumlah Implementasi Inovasi di Kecamatan	desa	1	1	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang ditunjukan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dengan realisasi 85,75 dari target 85, sehingga capaian kinerja 100,88 % atau sangat memuaskan.
Persentase infrastruktur jalan, jembatan dan drainase dalam kondisi baik, dengan realisasi 70 dari target 70 sehingga capaian kinerja, 100 % atau sangat memuaskan
Jumlah Implementasi Inovasi di Kecamatan dengan Realisasi 1 kuliner sate bandeng Ds. Patramanggala dari target 1, sehingga capaian 100 %

3.2Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Kecamatan Kemiri telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 sebanyak 6 sasaran.,yalni :

Meningkatnya akuntabilitas Perangkar Daerah
Meningkatnya pelayanan masyarakat dan meningkatnya desa dalam status berkembang
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan penanganan sampah
Meningkatnya trantib umum
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya inovasi Kecamatan.

3.2.1Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tahun 2020 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana strategis Kecamatan Kemiri tahun 2019-2023. Dari sebanyak 6 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kemiri adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja

Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilia SAKIP Kecamatan	%	70	72	102,86
2	Nilai IKM Kecamatan	%	85	85,75	100,88
3	Persentase infrastruktur jalan, jembatan dan drainase dalam kondisi baik	%	70	70	100
4	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	4	4	100
5	Porsentase kelompok masyarakat yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	65	65	100
6	Inovasi yang diimplementasi kan di Kecamatan	Desa	1	1	100

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas dapat diperoleh data dan informasi bahwa meskipun 6 indikator semua memenuhi target( 100 % ) bahkan ada yang melebihi, namun harus diakui bahwa jumlah desa yang memiliki laporan baik perlu mendapat perhatian dengan kata lain harus dilakukan pembinaan yang lebih intensif agar semua yalni 7 desa memperoleh kemajuan yang signifikan ke depan.

Dari sebanyak 6 sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran dikaitkan dengan misi, maka :

Misi 4, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel, memiliki nilai rata-rata 100,75 dengan 5 indikator sasaran , yaitu:

Nilai SAKIP Kecamatan
Nilai IKM Kecamatan
Prosentase Infra struktur dalam kondisi baik
Persentase penurunan pelanggaran trantib
Prosentase kelompok masyarakat yang terfasilitasi pemberdayaan masyarakat.

Misi 6, Mengembangkan Inovasi daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnnya.

memiliki nilai rata-rata 100dengan 1 indikator, yaitu :

Inovasi yang diimplementasi kan di Kecamatan yakni kuliner sate bandeng di desa Patramanggala.

Jika dikategorikan pencapaian indikator sasaran Kecamatan Kemiri Tahun 2020 pada umumnya semua mencapai target kinerja 100 % dengan tujuan untuk memacu kinerja Kecamatan secara optimal, sehingga hasilnya Kinerjanya Sangat memuaskan, dengan Nilai rata-ratanya 100.62

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
kinerja nyata dengan target akhir renstra.
kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Berikut adalah pengukuran terhadap kinerja Kecamatan Kemiri Tahun 2020 yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari 6 indikator kinerja yang merupakan turunan dari misi 6 dan misi 4, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kemiri Tahun 2019-2023 :

Sasaran 1

Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Nilia AKIP Kecamatan	%	65	70	116,66	70	72	102,86

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah dapat dilihat dari 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai AKIP oleh Inspektorat “ adalah sebesar 72 dari target sebesar 70 atau BB sesuai yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102.86 %.

Sasaran 2

Meningkatnya Pelayanan Publik dan meningkatnya desa dalam status berkembang

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya pelayanan publik dan meningkatnya desa dalam status berkembang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Nilia IKM	%	80	85	106,25	85	85,75	100,88

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik dan jumlah desa dalam status berkembang dapat dilihat dari Capaian kinerja nyata indikator 2 yakni "Nilai IKM “ adalah sebesar 85,75 dari target sebesar 85 sesuai yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,88 %.

Nilai IKM ini termasuk juga keberhasilan Kecamatan Kemiri membawa desa-desa dalamkondisi berkembang.

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Lebih lanjut pelaksanaan survei kepuasan masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Menurut Permenpan ini, melalui pelaksanaan SKM akan tergambar tingkat kualitas pelayanan yang diberikan dan dirasakan oleh masyarakat, karena dari hasil survei dapat dilakukan upaya tindak lanjut sesuai dengan permasalahan dan rencana perbaikan selanjutnya.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kemiri didapat dari hasil survei yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Kemiri yang menyelenggarakan pelayanan publik, baik layanan perijinan maupun non perijinan. Survei dilakukan terhadap 3 jenis pelayanan yang dilakukan di kecamatan, yaitu pelayanan KTP, pelayanan akte kelahiran dan pelayanan KK, dengan jumlah respondenpelayanan berjumlah 80 orang.

Dari penilaian tersebut, IKM Kecamatan Kemiri memperoleh nilai 85,75.

Ketiga jenis pelayanan yang dijadikan objek survei, secara aturan tidak diperkenankan untuk menarik biaya dari masyarakat. Hal ini betul-betul dipedomani oleh petugas loket sehingga tidak ada pungutan liar. Dengan Motto Melayani dengan Senyum dan pelayanan gratis, serta sesuai SOP Pelayanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pelayanan khususnya pada Pelayanan PATEN seperti ruang bermain anak, tempat menunggu yang dilengkapi AC dan TV, Pojok Pustaka. Semua itu memberikan kesan pemerintah yang baik dan bersih ( Good and Clean Goverment ) dan memuaskan masyarakat.

Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan" tahun 2020 ini adalah melebihi target yakni 100,88 %.

Perlu diketahui Kecamatan Kemiri bahwa potensi dunia usaha sangat terbatas, hanya terdiri dari usaha-usaha kecil milik masyarakat dan belum dimiliki kawasan industri dan perumahan.

Secara keseluruhan, capaian sasaran 2, Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kemiri telah sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sebagai bagian dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada umumnya dan Kecamatan Kemiri pada khususnya dalam rangka meningkatkan kinerjanya sebagai unsur pelayan masyarakat.

Untuk mencapai target dari sasaran 2, upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Kemiri melalui berbagai program dengan kegiatan yang outcomesnya mendukung pelaksanaan kinerja kecamatan, yaitu :

Program Pelayanan Administrasi Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Perencanaan SKPD
Program administrasi pemerintahan dan pelayanan Umum di Kecamatan.
Program fasilitasi dan koordinasi kewilayahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/keluarahan

Secara keseluruhan program-program yang ada telah dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan.

Adapun dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat munuju desa-desa berkembang yaitu : Desa Lontar, Desa Karanganyar, Desa Patramanggala, Desa Klebet, Desa Legok sukamaju, Desa Rancalabuh dan Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri menargetkan adanya (i) tertib administrasi pemerintahan; (ii) pelaporan tepat waktu; (iii) pelayanan sesuai SOP; dan (iv) lembaga kemasyarakatannya aktif.

Beberapa desa di Kecamatan Kemiri memiliki kekurangan dalam hal tertib administrasi pemerintahan. Hasil pembinaan yang rutin dilakukan oleh Seksi Pemerintahan menunjukkan masih adanya kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan. Ada beberapa desa yang belum memiliki program kerja, profil desa dan monografi desa. Meski demikian diharapkan dengan pembinaan yang secara rutin dilakukan setiap triwulannya, kekurangan tersebut bisa dipenuhi.

Posisi kepala desa yang secara sistem tidak menjadi subsistem kecamatan, menjadi hambatan ketika diminta untuk melaporkan hasil-hasil kegiatan kepada pihak kecamatan. Ke depannya, hal ini menjadi bahan evaluasi kinerja bagi kecamatan dalam melaksanakan koordinasi dengan para kepala desa.

Masih belum tersedianya SOP di desa menyebabkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal karena tidak ada guiden dalam pemberian layanan kepada masyararakat yang membutuhkan pelayanan. Ke depan, pihak kecamatan perlu mendorong desa untuk membuat SOP untuk setiap jenis pelayanan yang diberikan.

Kriteria lain yang dijadikan indikator adalah peran aktif lembaga kemasyarakatan. Untuk kriteria ini, semua desa dan kelurahan telah memiliki lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif, menjadi mitra kepala desa dan pihak kecamatan.

Tabel 23

Kriteria Desa dalam Kondisi Berkembang

No.

Desa

Tertib administrasi pemerintahan

Pelaporan tepat waktu

Pelayanan sesuai SOP

Lembaga kemasyarakatannya aktif

Lontar

Karanganyar

Patramanggala

Klebet

Legok Sukamaju

Ranca labuh

Kemiri

Keterangan :

A : Tahun 2017

B : Tahun 2018

C : Tahun 2019

Berikut adalah program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
Monitoring APBDes

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain :

SDM aparatur desa masih kurang dibandimgkan tuntutan permasalahan pembangunan, pemerintahan dan kemasyakatan yang berkembang cepat.

Strategi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain secara rutin dilakukan pembinaan ke kelurahan-kelurahan melalui kegiatan yang ada pada Kasi Pemerintah.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian program-program di atas, antara lain :

Pelaksanaan kegiatan tidak bisa tepat waktu dikarenakan PPTK belum mematuhi jadwal pelaksanaan kegiatan;
Proses pengajuan keuangan dalam satu periode terbatas, sehingga dimungkinkan ada kegiatan yang belum bisa didanai dalam periode tersebut.

Strategi untuk mengatasi kendala tersebut di atas, antara lain :

Meningkatkan pemahaman para PPTK untuk peduli dan patuh anggaran;
Melakukan perputaran anggaran secara cepat namun tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban yang akuntabel.

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Kecamatan

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Infrastruktut

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Infra struktur dalam kondisi baik	%	65	70	107,69	70	70	100

Catatan:

Infrastruktur : Jalan, Jembatan dan drainase

Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Kecamatan dapat dilihat dari 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase infrastruktur dalam kondisi baik" adalah sebesar 70 dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, sangat mmuaskan sesuai yang diharapkan.

Infrastruktur merupakan faktor penting dalam keberlangsungan suatu aktivitas dalam mendukung perekonomian masyarakatnya. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kemiri Tahun 2020 dalam rang sasaran ini mendapatkan anggaran yang cukup bahkan cendrung menurun, seiring diberikannya anggaran bagi desa-desa.

Dengan kondisi-kondisi seperti tersebut di atas, mau tidak mau Kecamatan Kemiri ke depan tetap harus memberikan perhatian yang lebih pada masalah infrastruktur perdesaan yang tersisa 30 % , yang meliputi jalan, jembatan dan Irigasi/drainase serta lingkungan permukiman perdesaan.

Tahun 2020, seluruh kegiatan yang masuk dalam sasaran kedua, telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Jalan-jalan penghubung yang masuk kewenangan kecamatan telah diperbaiki, saluran air untuk mengatasi banjir terutama di permukiman warga juga telah terbangun.

Berikut adalah program dan kegiatan yang menunjang sasaran 3, yaitu:

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan.

1. Kegiatan pembangunan jembatan
2. Pembangunan Drainase
3. Pembangunan Irigasi
4. Pembangunan Turap
5. Sarana Air Bersih
6. Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni
7. Pembangunan Sarana gedung Wilayah Kecamatan
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga
9. Kegiatan Penataan Lingkungan permukiman perdesaan

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara keseluruhan sasaran 3 bisa berjalan secara optimal dengan capaian kinerja 100 % sesuai target. Semua berdampak permasalahan infrastruktur di Kecamatan Kemiri sedikit demi sedikit bisa terurai.

Pencapaian yang optimal ini memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat, antara lain masalah-masalah infrastuktur yang masih dihadapi oleh Kecamatan Kemiri relatif teratasi. Dengan kondisi jalan yang baik dan lebih merata akses transportasi yanghubungkan antar desa di Kecamatan Kemiri bisa berjalan dengan rangka meningkatkan infra struktur kecamatan dilaksanakan pembangunan jalan, Jembatan, bangunan,Drainase dan Irisigasi(JIDES ) serta lingkungan perdesaan. Disamping itu masalah banjir yang selama ini terjadi di beberapa titik di Kecamatan Kemiri, dengan koordinasi dan partisipasi serta dukungan Dinas/Instansi terkait, maka banjir di wilayah Kecamatan Kemiri bisa teratasi.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran 3, antara lain :

Terdapat paket pelaksanaan pekerjaan fisik yang tidak dapat dilaksanakan karena pada APBD Murni karena terdapat kegiatan yang hampir serupa bantuan pusat ( Bedah Rumah ).
Masih terdapat pekerjaan, yang secara kualitas kurang memenuhi spesifikasi pekerjaan.

Strategi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :

Pekerjaan dalam APBD Murni ditunda/tidak dilaksanakan, dan diupayakan unutk dilaksanakan pada APBT ( Triwulan IV ).
Meminta bantuan dari OPD lain, sepertiBappeda, BPKAD, Inspektorat dan dinas teknis lainnya untuk melakukan uji pekerjaan.

Sasaran 4

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran Trantib	%	5	5	100	4	4	100

Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dilihat dari 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum" adalah sebesar 4 % dari target sebesar 4 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diharapkan

Masalah ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu masalah krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kecamatan Kemiri yang terdiri dari 7 desa memiliki beberapa wilayah yang bisa dikategorikan rawan terhadap masalah ketentraman dan ketertiban umum. Karakteristik masyarakat Kecamatan Kemiri yang agamis dibarengi dengan pengaruh budaya pendatang dengan berbagai suku, agama, mata pencaharian, tingkat pendidikan, terutama di daerah pantai Lontar menyebabkan potensi pelanggaran ketentraman dan ketertiban menjadi cukup tinggi.

Tahun 2020, masalah keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kemiri senantiasa kondusif, megingat Tingkat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi terhadap arti penting keamanan dan ketertiban, difungsikannya Binamas, kemitraan tiga pilar menjadi kunci kondusifnya Kecamatan Kemiri.

Lebih lanjut, terdapat beberapa program yang mendukung sasaran 4 ini, yaitu :

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan KeamananProgram pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan ketertiban dan ketentraman umum.

Dalam menjaga ketertiban dan keamanan senantiasa dilakukan Silaturahmi dan pembinaan secara intensif terhadap Tokoh-Tokoh masyarakat. Juga dilakukan langkah-langkah preventif terhadap potensi-potensi pelanggaran trantib, yakni dengan operasi keliling dan pelaksanaan penertiban bersama-sama pihak-pihak terkait lainnya, dengan tujuan Menegakkan Perda tentang Tempat Umum dan Sarana Umum , Menata lingkungan Kecamatan Kemiri .

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran 4, antara lain :

Peran aktif masyarakat dalam penegakan Perda Ketertiban masih relatif rendah. Hal ini dibuktikan dengan maraknya bangunan-bangunan liar, banyak pengusaha yang tidak dilengkapi SKDU.
Karakteristik masyarakat Kecamatan Kemiri merupakan masyarakat yang sifatnya heterogen, sehingga seringkali terjadi konflik yang dapat mempengaruhi tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kemiri

Strategi untuk mengatasi masalah dan kendala di atas, antara lain :

Melakukan sosialiasi Perda, baik melalui sosialisasi maupun spanduk;
Secara kontinyu melakukan koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah/unsur Muspika/Forum RW dalam rangka meminimalisir konflik yang terjadi

Sasaran 5

Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Analisis Pencapaian Sasaran 5

Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Prosentase syarakat yang terfasilitasi pemberdayaan	%	60	60	100	65	65	100

Catatan:

Fasilitasi Pemberdayaan : PKK Kabupaten/Kecamatan, Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Fasilitasi Keagamaan,Kompetisi olah raga

Sasaran Meningkatnya Upaya Pemberdyaan Masyarakat dapat dilihat dari 1 indikator yaitu : Capaian kinerja nyata indikator 1 " Prosentase kelompok masyarakat/lembaga yang difasilitasi pemberdayaan " adalah sebesar 65 % dari target sebesar 65 % yang direncana kan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diharapkan.

Kegiatan yang merupakan kegiatan pemberdayaan tahun 2020 yakni:

PKK Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan kompetisi olah raga
Pembinaan organisasi kepemudaan
Fasilitasi kegiatan keagamaan tingkat Kecamatan

Dalam rangka mengoptimalkan jumlah masyarakat/lembaga yang terfasilitasi pemberdayaan antara lain dengan mengoptimalkan kegiatan serta melakukan pembinaan ke desa-desa.

Dalam kegiatan PKK, seluruh kader di libatkan untuk mengisi kegiatan PKK Kecamatan maupun partisipasi tingkat Kabupaten, termasuk juga melakukan pembinaan terhadp para kader PKK desa-desa agar lebih giat mensukseskan program PKK se Kecamatan Kemiri.

Kompetisi olah raga dilakukan bersamaan dengan peringatan HUT RI Tingkat Kecamatan, sehinggga partisipasi dan keterlibatan masyarakat lebih luas dalam berbagai kompetisi olah raga.

Pembinaan organisasi kepemudaan lebih diprioritaskan untuk Pasukan pengibar bendera Kecamatan. Dimana keterlibatan para senior dalam pembinaan sangat terasa dan berjalan baik. Sedangkan keterlibatan generasi muda lainnya, juga dilibatkan dalam menyukseskan kegiatan HUT RI Tingkat Kecamatan, baik sebagai peserta maupun penggerak kegiatan in formalnya.

Khusus mengenai kegiatan keagamaan melalui kegiatan Fasilitasi kegiatan keagamaan, yakni dalam MTQ Tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten serta melakukan pembinaan umat dalam Hari-hari Besar Islam yang rutin dilakukan masyarakat.

Masih banyak kekurangan pemberdayaan masyarakat dalam memfasilitasi masyarakat/lembaga, terutama terhadap pelaku budaya dan keseian, pariwisata, kuliner, SDM/ Ketenaga Kerjaan, UKM, dsb. Semua itu perlu mendapat perhatian dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan ke depan.

Sasaran 6

Meningkatnya Upaya Inovasi Kecamatan

Analisis Pencapaian Sasaran 6 Inovasi Kecamatan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Inovasi yang dikembangkan	%	0	0	0	1	1	100

Sasaran Meningkatnya Upaya Inovasi Kecamatan dapat dilihat dari 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 6" Inovasi yang dikembangkan " adalah sebesar 1 buah dari target sebesar 1 buah yang direncana kan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diharapkan.

Kegiatan Inovasi tahun 2020 tidak melalui Kegiatan anggaran Kecamatan, namun dilakukan melalui kerjasama dengan PLTU ( SCR ) yakni kegiatan Pembuatan SATE Bandeng di Desa Patramanggala

3.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja dilakukan terhadap anggaran, sumber daya dan prasarana sebagai masukan (input) dari program dan kegiatan yang dilaksanakanpakn

Dengan Realisasii Anggaran 94,36 % atau Rp.12.413.203.762 dari pagu Rp.13.155.041.833 sehingga terdapat SILPA sebesar 5,64 %.

SILPA sebsar 5,64 % ini diantaranya terdapat upaya Efisiensi antara lain dari pengembalian dari pihak ketiga karena nego harga, juga adanya pembatalan penyerapan anggaran yang tidak mengganggu pelaksanaan pelayanan.

Di wilayah Kecamatan Kemiri banyak kegiatan koordinasi dan silaturahmi dengan Tokoh Masyarakat/Agama serta Dinas Instansi. Semua itu harus dilaksanakan meskipun tidak didukung anggaran.

Di Kecamatan Kemiri efeisiensi SDM terasa, denganbadanya Promosi Staf Perencanaan menjadi Eselon IVa di Kelurahan dan pensiunnya Staf. Meskipun terjadi pengurangan staf ternyata tidak menghalangi pencapaian kinerja Kecamatan yang diharapkan. Sehingga dengan realisasi anggaran 94,36 % dapat dicapai dan seluruh program dapat dilaksanakan.

3.2.3 Analisis Keberhasilan, Hambatan dan Solusi

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 bisa berjalan dengan optimal, antara lain disebabkan oleh :

Pola koordinasi internal dibangun secara optimal oleh pimpinan melalui rapat-rapat dan monitoring rutin yang dilakukan setiap bulannya
Seluruh PPTK secara tanggung jawab melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok fungsinya
Seluruh pelaksana diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan

Meski demikian ke depan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kemiri harus lebih ditingkatkan, baik secara kualitas pekerjaan maupun ketepatan waktu pelaksanaan. Karena di Tahun 2020 masih terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melampaui batas waktu yang telah ditentukan di anggaran kas.

Realisasi Anggaran

Guna tercapainya kinerja organisasi yang optimal maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka Kecamatan Kemiri pada tahun Anggaran 2020 didukung dengan alokasi anggaran sebagaimana tabel dibawah ini :

Uraian

Jumlah

Realisasi

Sisa

Prosen

1. Belanja tidak langsung

2. Belanja langsung

4.643.330.211

8.511.711.622

4.175.618.112

8.385.962.250

467.712099

125749.372

89,93

98,52

Jumlah

13.155.041.833

12.561.580.362

593.461.47194,

95,49

Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung dengan Sasaran Strategis tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		ANGGARAN (Rp)	REALISASI
NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		ANGGARAN (Rp)	(Rp)	(%)
1	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP
		1.	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	454.130.000	453.530.000	99,86
		2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	324.510.000	324.405.000	99,96
		3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.900.000	33.900.000	100
		4	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	66.250.000	66.250.000	100

2	Meningkatnya pelayanan masyarakat dan meningkatnya desa dalam status berkembang	1	Program administrasi pemerintahan kecamatan	81.500.000	81.500.000	100
		2	Program Pelayanan Umum Kecamatan	216.610.000	216.610.000	100
3	Meninkatnya kualitas infrastruktur di Kecamatan	1	Program penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan dan perkotaan	2.285.000.000	2.270.307.000	99,35
3	Meninkatnya kualitas infrastruktur di Kecamatan	2	Program Peningkatan dan Pemeliharaan sarana prasarana di Kecamatan	6.185.400.000	6.145.097.000	99,34
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	1	Program Ketentraman dan Keteriban Umum	11.200.000	11.200.000	100
5	Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	1	Program Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Ekonomi Kecamatan	22.504.500	22.504.500	100
Jumlah Belanja Langsung				9.681.004.500	9.625.303.500	99,42

Dengan Realisasi anggaran Belanja Langsung 95,49 % Pemerintah Kecamatan Kemiri mampu melaksanakan 10 program dan memperoleh capaian kinerja rata-rata sangat memuaskan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Camat dan semua ASN dan masyarakat yang ada di Kecamatan Kemiri yang bahu membahu mensukseskan setiap kegiatan di Kecamatan Kemiri ( one team, one spirit, one goal )

. Dampak tercapainya program-program tersebut antara lain :

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi, aliran air, kualitas lingkungan perumahan/permukiman
Terciptanya lingkungan yang tertib dan aman
Meningkatnya ketrampilan masyarakat, kader Posyandu, kader PKK dalam beberapa bidang, antara lain pengelolaan sampah, tertib administrasi, kesehatan keluarga, dll.
Menurunnya jumlah timbunan sampah
Meningkatnya rasa nasionalisme, sportifitas, dan nilai-nilai Imtaq masyarakat

Perbandingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2020 dengan Tahun 2019

NO	Program	Tahun 2019			Tahun 2020
NO	Program	Anggaran	LRA	%	Anggaran	LRA	%
	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	761.776.622	729.808.300	95,80	454.130.000	453.530.000	99,86
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	384.155.000	360.155.000	93,75	324.510.000	324.405.000	99,96
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.000.000	25.000.000	100	0	0	0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	55.000.000	47.800.000	86,91	33.900.000	33.900.000	100
	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	51.780.000	51.780.000	100	66.250.000	66.25	100
	Program Fasilitasi dan koordinasi kewilayahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan?kelurahan	50.000.000	50.000.000	100	0	0	0
	Program Administrasi pemerintahan dan pelayanan umum di Kecamatan	285.000.000	285.000.000	100	285.000.000	285.000.000	100
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	120.000.000	119.999.950	100	11.200.000	11.200.000	100
	Program Pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan ketertiban dan ketentraman umum	45.000.000	45.000.000	100	0	0	0
	Program Penegmbangan Lembaga Masyarakat Desa	50.000.000	50.000.000	100	0	0	0
	Program Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi di Kecamatan	160.000.000	160.000.000	100	22.504.500	22.504.500	100
	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	25.000.000	25.000.000	100	0	0	0
	Program Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan	4.229.000.000	4.191.345.000	99,11	6.185.400.500	6.145.097.000	99,35
	Program penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan/perkotaan	2.270.000.000	2.245.074.000	98,90	2.285.000.000	2.270.307.000	99,36
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0			0
	Program Peningkatan Peran serta kesetaraan jender dalam pembangunan	0			0
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0			0
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olah raga	0			0
	Program Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai keagamaan dan kepahlawanan	0			0
	Program Peningkatan Peningkatan Pendapatan daerah	0			0
	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Pusekesmas/Pustu dan jaringannya	0			0
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kel	0			0
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	0			0
	Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	0			0
	Program Pembangunan Turap/Talud/brojong	0			0
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irrigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	0			0
	Program Pengawasan gedung dan bangunan	0			0
	Jumlah	8.511.711.622			8.511.711.622

Dipakai pada TA 2020

Dipakai pada TA 2019

Pelaksanaan Belanja Langsung kegiatan TA 2020 terdapat 10 program dengan pagu anggaran sebesar Rp9.681.004.500

Sedangkan Belanja Langsung kegiatan TA 2020 terdiri dari 10 Program dengan Pagu Anggaran Rp9.681.004.500

Kecilnya pagu tahun 2020 antara lain karena penambahan anggaran pada Anggaran Belanja Tambahan ( ABT ) tahun 2020 penambahannya nihil, yakni hanya Rp.150.000.000,-

Dalam tahun 2020 capaian kinerja serapan anggaran ( LRA ) sangat baik, begitu juga terhadap capaian kinerjanya yang melebihi target. ( target sudah melalui pendampingan Menpan RB/ target Renstra 2019-2023 ).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) selama periode satu tahun di Kecamatan Kemiri. Lebih lanjut, Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Diharapkan penyusunan LKIP Kecamatan Kemiri Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja kecamatan sekaligus evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran beserta analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

A. Kesimpulan

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 6 sasaran secara umum memperoleh hasil yang baik. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 102,86 %
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,88 %
Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai100%
Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %
Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %
Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %

Nilai rata-rata Sasaran 1 s.d 6 yakni100,62 % atau sangat memuaskan /melebihi target.

Persentase penggunaan anggaran Belanja Langsung Kecamatan Kemiri Tahun Anggaran 2020 sebesar 95,48 %. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab Kecamatan Kemiri dalam mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Tangerang

B. Langkah Peningkatan Kinerja

Pemerintah Kecamatan Kemiri sebagai bagian dari Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk terus meningkatkan kinerjanya. Ke depan beberapa langkah peningkatan kinerja KecamatanKemiri antara lain :

Penguatan kapasitas ASN Kecamatan Kemiri dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat
Peningkatan integritas aparatur sipil negara Kecamatan Kemiri dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional.
Peningkatan pola koordinasi internal dan eksternal kecamatan melalui rapat-rapat evaluasi dengan para Kepala Desa/Kasi/Kasubbag lingkup kecamatan maupun rapat-rapat dengan Muspika Kecamatan Kemiri

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Kemiri kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kecamatan Kemiri

Kemiri, 2020

CAMAT KEMIRI

DHADIYANTO,S.IP,MM

1197406091999 01.1001

Konten Lainnya

25 Oct 2023

TUJUAN

TUJUAN 1. Membangun komitmen, Loyalitas, efisiensi, dan disiplin kerja pegawai 2. Meningkatkan aksessibilitas yang aman ...

25 Oct 2023

RENSTRA tahun 2019 -2023

RENCANA STRATEGIS ( R E N S T R A ) TAHUN 2019 - 2023 ...

25 Oct 2023

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Kemiri telah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang No. 113 Tahun 2016 tentang ...

25 Oct 2023

VISI & MISI

Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Tangerang VISI : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, ...

25 Oct 2023

IKU Tahun 2019-2020

Indikator knerja utama ( IKU ) 2019 - 2023 NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan ...